Kejari Seruyan Tahan Kades Tusuk Belawan, APBDes 2022-2023 Diduga Dikorupsi

banner 468x60

 

SERUYAN, ProBorneo.id — Kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56 diduga timbul dari pengelolaan keuangan Desa Tusuk Belawan selama dua tahun anggaran. Atas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan menahan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM.

Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk kepentingan proses hukum.Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut.

banner 336x280

Ia menyampaikan, langkah hukum itu merupakan bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Tusuk Belawan.

“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya,” ujar Rahmad mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto, Rabu (18/11/2026).

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga :  Digelar Mendadak, Kapolres Seruyan Jadi Yang Pertama Jalani Tes Urine

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun, dengan total anggaran mencapai Rp3.486.190.000.Rinciannya, APBDes tahun 2022 sebesar Rp1.492.079.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.994.111.000.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak.Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa disebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Baca Juga :  Kapolda Kalteng dan Forkopimda Pantau Langsung Evakuasi Jenazah Kru Helikopter MI-17V5 di Pelabuhan Segintung

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Perubahan APBDes pun diduga dilakukan tanpa didahului musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.

Nilai kerugian sebesar Rp875.077.766,56 tersebut merupakan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan selama dua tahun anggaran.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan. Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *