Kritik Anggaran Hibah Fasilitas Instansi Vertikal Dinilai Keliru, Masliansyah: Itu Produk Hukum Bersama Eksekutif dan DPRD

banner 468x60
PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Kritik yang dilayangkan terhadap kebijakan anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal dinilai sering kali terjebak pada narasi permukaan, tanpa melihat konteks administratif dan yuridis yang utuh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Warga Kalteng Se-JABODETABEK, H. Masliansyah, menanggapi polemik yang menyeret nama Wali Kota Palangka Raya, Farid Naparin.Menurut Masliansyah, posisi Wali Kota Farid Naparin dalam polemik tersebut adalah patut dan boleh, karena berbasis pada mekanisme pemerintahan yang sah dan taat asas.

“Alokasi anggaran tahun 2025 tersebut merupakan produk perencanaan kolektif yang telah disahkan. Keputusan anggaran daerah bukanlah keputusan sepihak eksekutif, melainkan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Masliansyah, Rabu (18/11/2026).

banner 336x280

Ia menegaskan, menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi.

Baca Juga :  Matangkan Persiapan Porwanas 2027, Tim Mini Soccer Siwo PWI Kalteng Akan Uji Coba Lawan Pemko Palangka Raya

“Menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal tentu merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi,” tegasnya.

Secara regulasi, kata Masliansyah, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak serta-merta menyalahi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ombudsman dalam kasus serupa, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD).

Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang memadai adalah hal yang lazim dan sah demi kepentingan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, alih-alih membangun opini yang menyudutkan kepala daerah secara tidak proporsional, publik hendaknya melihat persoalan ini secara objektif, bahwa setiap rupiah anggaran yang berjalan telah melalui proses pengawasan dan persetujuan politik yang transparan di parlemen daerah,” pungkas Masliansyah.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *