PWI-GAPKI Gelar Workshop Jurnalistik: Industri Sawit Nasional, Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Rakyat

banner 468x60
SURABAYA, ProBorneo.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Workshop kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta dan diikuti wartawan dari berbagai media serta organisasi profesi ini dihadiri Ketua PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim, serta jajaran pengurus pusat GAPKI.

Selain memiliki banyak keunggulan, ketiga pembicara yang hadir sama-sama menegaskan bahwa industri sawit perlu narasi-narasi yang akurat dan berimbang, di tengah kuatnya stigma negatif terhadap komoditas strategis ini.

banner 336x280

Sawit menopang ekonomi, tapi kerap jadi kambing hitam

Eddy menyebut masyarakat hidup bersama sawit selama 24 jam, mulai dari sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi, hingga biodiesel. Industri sawit juga berulang kali menyelamatkan perekonomian Indonesia, mulai krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19.

“Saat Covid, ketika industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru,” ujarnya.

Saat ini sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada industri sawit, dan 41 persen perkebunan dimiliki rakyat. Menurut Eddy, sawit juga membuka daerah-daerah terpencil yang kini tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.

“Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci,” katanya.

Eddy menegaskan GAPKI berkomitmen pada keberlanjutan melalui sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan banyak anggotanya juga mengikuti sertifikasi sukarela RSPO.

Tantangan lain, menurutnya, datang dari EUDR, karena definisi deforestasi Uni Eropa berbeda dengan definisi Indonesia. Kebun karet rakyat yang diganti sawit, misalnya, bisa dianggap deforestasi.

Baca Juga :  Prestasi Membanggakan! UPTD Puskesmas Terawan Raih Penghargaan Kategori Capaian SPM Terbaik Tahun 2026

Soal kebakaran lahan, Eddy menyoroti celah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan kearifan lokal yang membolehkan pembakaran terbatas bagi masyarakat adat kerap disalahgunakan oknum, sementara perusahaan tetap dikenai tanggung jawab mutlak (strict liability) bila api muncul di areal konsesinya. Padahal,

“Tidak mungkin perusahaan membakar asetnya sendiri,” tegasnya.

Eddy menambahkan, perusahaan anggota GAPKI justru turut memadamkan api di luar konsesi, termasuk menyiagakan team berbulan-bulan untuk menjaga kawasan sekitar dari ancaman kebakaran.

Di sisi pasokan, Eddy mengingatkan kebutuhan domestik terus naik. Kebutuhan untuk biodiesel saja diperkirakan meningkat dari sekitar 13,7 juta menjadi 17,4 juta ton tahun depan, sementara produksi stagnan dan diperkirakan turun sekitar 3 juta ton akibat El Niño.

“Kita tidak mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri,” ujarnya sambil mengingatkan dampaknya terhadap potensi ekspor serta kenaikan harga minyak sawit.

Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi penting. GAPKI fokus pada intensifikasi. Beberapa upaya, misalnya, bersama PPKS mendatangkan serangga penyerbuk baru dan mengintroduksi bibit tahan kekeringan serta berbatang pendek.

Namun, menurutnya, intensifikasi tidak akan optimal tanpa peremajaan sawit rakyat. Produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan sekitar 10 ton per hektare per tahun, sementara kebun yang sudah diremajakan bisa mencapai 20–22 ton.

Eddy mendorong agar pemerintah memberi jaminan hidup bagi petani selama masa peremajaan dan membantu menyelesaikan legalitas lahan petani yang masuk kawasan hutan.

Eddy juga menegaskan peran Indonesia sebagai produsen sekaligus konsumen sawit terbesar dunia.

“Yang memengaruhi harga dunia itu kita,” katanya.

Baca Juga :  Utamakan Keselamatan di Jalan, Satlantas Polres Seruyan Edukasi Masyarakat Lewat Ops Zebra 2026

Ia mendukung rencana pemerintah menghidupkan bursa sawit dalam negeri, dan berharap kehadiran BUMN ekspor DSI sebagai perantara tunggal dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan pelaku industri.

Dalam kesempatan itu, Eddy bersama Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono menyerahkan cendera mata berupa batik sawit kepada Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Timur. Batik tersebut dibuat perajin Yogyakarta menggunakan malam (lilin) dari sawit, bukan dari minyak bumi.

Wartawan perlu literasi sawit

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengibaratkan hubungan publik dengan industri sawit seperti “benci tapi rindu”. Industri ini menghadapi persoalan kompleks, baik domestik maupun geopolitik, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan dukungan semua pihak.

“Teman-teman wartawan harus banyak membaca dan meliterasi diri terkait lingkungan dan kelapa sawit,” ujarnya. Menurut Munir, sawit adalah anugerah bagi Indonesia yang harus dikelola secara seimbang dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Munir menyebut tiga peran wartawan. Pertama, mendalami regulasi dan mendorong lahirnya aturan yang melindungi industri sawit tanpa stigma negatif.

Kedua, membantu literasi masyarakat dan petani agar taat aturan, melakukan peremajaan, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, memahami sawit sebagai bagian dari geopolitik, sehingga Indonesia tetap menjadi penentu kebijakan sawit dunia, baik soal harga, industri, maupun distribusi.

Ia juga memperkirakan pemerintah tidak akan memberlakukan moratorium perluasan lahan secara terus-menerus bila kebutuhan global dan nasional terus meningkat. Munir berpesan agar wartawan mengawal industri sawit dengan menjunjung keseimbangan dan akurasi.

“Sebaliknya, industri sawit juga harus patuh aturan,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir sekaligus membuka dimulainya acara workshop jurnalistik PWI GAPKI ini.

Baca Juga :  Kapolda Kalteng dan Forkopimda Pantau Langsung Evakuasi Jenazah Kru Helikopter MI-17V5 di Pelabuhan Segintung

Ketua PWI Jawa Timur Lutfi L. Hakim menegaskan, karena kontribusinya yang besar, persoalan di sektor sawit bukan lagi persoalan sektoral atau lokal, melainkan persoalan nasional. Menurut Lutfi, workshop ini bertujuan agar wartawan memahami industri sawit secara detail dari hulu ke hilir.

“Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar,” ujarnya.

Ia menilai stigma terhadap sawit, mulai dari deforestasi hingga kebakaran hutan dan lahan, sudah sangat kuat. Wartawan berkewajiban meluruskan informasi yang keliru, sekaligus tetap mengawasi dan mengkritisi hal yang memang salah.

“Kalau produk jurnalistik tidak memberi nilai, kita menjadi tidak penting,” katanya.(*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *