MUARA TEWEH, ProBorneo.id — Perubahan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan pemerintahan sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.
Hal itu ditegaskan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara H. Beny Siswanto dan dihadiri Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur FKPD, anggota DPRD, kepala OPD serta undangan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjelaskan kenaikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, mendukung kegiatan tahun jamak, hingga menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah berjalan.
Dalam penjelasannya, Shalahuddin menyebut kenaikan belanja daerah terjadi pada komponen belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah. Sementara kenaikan belanja modal berkaitan dengan pembiayaan kegiatan tahun jamak dan penyelesaian kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian maupun kontrak.
Menurutnya, penyesuaian tersebut juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Kenaikan belanja daerah tersebut juga mempertimbangkan penyesuaian untuk memenuhi alokasi belanja wajib atau mandatory spending Kabupaten Barito Utara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Shalahuddin.
Karena itu, Pemkab Barito Utara berkomitmen memastikan penyusunan perubahan APBD tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Setiap alokasi anggaran juga harus memiliki dasar yang jelas serta target yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perubahan APBD ini tidak hanya menghasilkan penyesuaian struktur anggaran, tetapi juga harus memperbaiki kualitas pembangunan dan memastikan kebijakan fiskal daerah berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Shalahuddin juga menyambut berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pembahasan perubahan APBD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan anggaran sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dan legislatif.
Ia berharap sinergi eksekutif dan legislatif dapat memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, penggunaan anggaran semakin transparan, serta pelayanan publik terus meningkat.
“Setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, target yang terukur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.













