PALANGKA RAYA, ProBorneo.id — Dukungan penuh Gubernur Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII tahun 2026 memang patut diapresiasi, terutama saat animo daerah melonjak tajam hingga mencatatkan 7.783 atlet dan penambahan cabang olahraga (cabor).
Namun, dengan pagu anggaran yang dipangkas ketat menjadi Rp20 miliar, sorotan tajam kini mengarah langsung kepada Panitia Besar (PB) Porprov XIII selaku pengguna anggaran utama, sementara KONI Kalteng hanya berperan sebatas penyalur dana.
Pembagian peran ini menegaskan bahwa beban tanggung jawab eksekusi dan akuntabilitas keuangan sepenuhnya berada di pundak Panitia Besar yang diketuai oleh Sekda Provinsi dan dibantu oleh pengurus yang juga meliputi bidang-bidang.
Mengelola dana Rp20 miliar untuk menopang pergerakan hampir delapan ribu atlet lintas cabor bukanlah pekerjaan mudah. Tanpa tata kelola yang presisi, anggaran tersebut sangat rentan habis terserap oleh pos-pos birokrasi kepanitiaan dan acara seremonial ketimbang menyentuh kebutuhan teknis pertandingan serta kualitas arena.
Di sisi lain, KONI Kalteng tetap memikul tanggung jawab moral dan teknis dalam mengawal ketatnya proses seleksi atlet. Lonjakan jumlah peserta tidak boleh menjadi sekadar parade partisipasi tanpa kualitas. Ketegasan KONI menyaring atlet berbasis parameter prestasi terukur harus sejalan dengan efektivitas Panitia Besar dalam membelanjakan setiap rupiah anggaran secara transparan.
Pada akhirnya, Porprov XIII menjadi panggung pembuktian integritas bagi kedua belah pihak. Panitia Besar dituntut membuktikan bahwa efisiensi Rp20 miliar mampu menghasilkan penyelenggaraan yang profesional tanpa kebocoran anggaran, sementara KONI Kalteng harus memastikan ajang ini benar-benar melahirkan atlet terbaik menuju pentas nasional.
Penulis: H. Masliansyah



















