PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Wacana nasionalisasi perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran berat kembali memanas. Mulai dari perusakan lingkungan masif, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kejahatan ekonomi yang merugikan negara.
Topik ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum, ekonom, dan aktivis kebijakan publik. Bagi pendukungnya, negara memiliki mandat konstitusional untuk menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketika korporasi merusak ruang hidup publik, negara dinilai berhak mencabut hak kelola tersebut.
Tiga Argumen Pendukung Nasionalisasi
- Efek Jera Maksimal
Para pendukung berargumen bahwa sanksi administratif atau denda finansial sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup perusahaan dari praktik ilegal, seperti pembalakan liar atau pencemaran limbah beracun.Pengambilalihan aset secara paksa dinilai sebagai hukuman paling efektif untuk menghentikan impunitas korporasi.
- Pemulihan Kerugian Negara dan Publik
Dalam pandangan kelompok advokasi keadilan ekologis dan buruh, alih kelola oleh negara memungkinkan aset dan operasional perusahaan diarahkan kembali untuk membiayai pemulihan lingkungan, membayar kompensasi kepada masyarakat terdampak, serta menyelamatkan nasib pekerja agar tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penutupan perusahaan.
- Kedaulatan Sumber Daya
Para pemikir ekonomi kerakyatan menekankan bahwa korporasi yang merusak ruang hidup publik telah melanggar kontrak sosialnya, sehingga negara berhak mencabut hak kelola tersebut dan mengembalikannya untuk kemakmuran rakyat.
Tiga Kekhawatiran Penolak
Di sisi lain, asosiasi pengusaha, ekonom pasar bebas, dan praktisi hukum investasi menyampaikan keberatan serius terhadap langkah nasionalisasi, dengan merujuk pada prinsip kepastian hukum dan stabilitas ekonomi makro.
- Kerusakan Iklim Investasi
Kalangan ekonom dan analis pasar memperingatkan bahwa nasionalisasi — meskipun didasari oleh pelanggaran hukum — dapat dipersepsikan oleh investor domestik maupun asing sebagai risiko pengambilalihan aset secara sepihak (expropriation).Hal ini berpotensi memicu pelarian modal (capital flight) dan menurunkan minat investasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
- Tantangan Hukum dan Arbitrase Internasional
Pakar hukum bisnis internasional mencatat bahwa Indonesia terikat pada berbagai perjanjian investasi bilateral dan multilateral.Jika perusahaan yang dinasionalisasi memiliki kepemilikan asing, negara berisiko menghadapi gugatan di arbitrase internasional (seperti ICSID) yang dapat berujung pada kewajiban membayar ganti rugi dalam jumlah sangat besar.
- Efisiensi Pengelolaan oleh Negara
Pengamat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering mempertanyakan kesiapan dan efisiensi pemerintah dalam mengambil alih operasional perusahaan yang bermasalah. Tanpa reformasi tata kelola yang kuat, pengambilalihan perusahaan justru dikhawatirkan membebani anggaran negara jika aset tersebut mengalami kerugian atau membutuhkan biaya restrukturisasi yang tinggi.
Jalan Tengah yang Diusulkan
Sebagai jalan tengah, sejumlah pakar hukum pidana korporasi dan regulator menyarankan mekanisme penegakan hukum yang tegas tanpa harus menempuh jalur nasionalisasi penuh. Alternatif tersebut meliputi pencabutan izin usaha secara permanen, penyitaan aset melalui putusan pengadilan pidana untuk dilelang secara transparan, serta penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang mewajibkan perusahaan membiayai penuh pemulihan kerusakan sebelum likuidasi dilakukan.
Perdebatan ini pun belum menemukan titik temu. Di satu sisi ada tuntutan keadilan ekologis dan kedaulatan, di sisi lain ada risiko hukum dan ekonomi yang tak bisa diabaikan.













