Berita

Kritik Anggaran Hibah Fasilitas Instansi Vertikal Dinilai Keliru, Masliansyah: Itu Produk Hukum Bersama Eksekutif dan DPRD

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Kritik yang dilayangkan terhadap kebijakan anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal dinilai sering kali terjebak pada narasi permukaan, tanpa melihat konteks administratif dan yuridis yang utuh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Warga Kalteng Se-JABODETABEK, H. Masliansyah, menanggapi polemik yang menyeret nama Wali Kota Palangka Raya, Farid Naparin.Menurut Masliansyah, posisi Wali Kota Farid Naparin dalam polemik tersebut adalah patut dan boleh, karena berbasis pada mekanisme pemerintahan yang sah dan taat asas.

“Alokasi anggaran tahun 2025 tersebut merupakan produk perencanaan kolektif yang telah disahkan. Keputusan anggaran daerah bukanlah keputusan sepihak eksekutif, melainkan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Masliansyah, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi.

“Menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal tentu merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi,” tegasnya.

Secara regulasi, kata Masliansyah, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak serta-merta menyalahi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ombudsman dalam kasus serupa, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD).

Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang memadai adalah hal yang lazim dan sah demi kepentingan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, alih-alih membangun opini yang menyudutkan kepala daerah secara tidak proporsional, publik hendaknya melihat persoalan ini secara objektif, bahwa setiap rupiah anggaran yang berjalan telah melalui proses pengawasan dan persetujuan politik yang transparan di parlemen daerah,” pungkas Masliansyah.

Admin

Recent Posts

Bangun Kemitraan, Pemdes Selunuk Gandeng Bank Kalteng Peduli untuk Masyarakat

SERUYAN, ProBorneo.id — Pemerintah Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, berhasil menjalin kemitraan dengan Bank Kalteng…

7 jam ago

Desa Panimba Raya Terima Bantuan Sumur Bor Tenaga Surya untuk Sektor Pertanian

SERUYAN, ProBorneo.id — Warga dan petani di Desa Panimba Raya, Kecamatan Danau Seluluk, mendapatkan dukungan…

8 jam ago

Ujian Transparansi Panitia Besar Porprov XIII di Balik Anggaran Rp20 Miliar

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id — Dukungan penuh Gubernur Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)…

8 jam ago

Melalui Tangan Dingin Fairid Naparin, KPK Tetapakan Palangka Raya Sebagai Kota Percontohan Ber-AKSI 2026

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id — Kota Palangka Raya resmi ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun…

11 jam ago

Diduga Jadi Mucikari, Seorang Pria Diamankan Sat Reskrim Polres Seruyan

  SERUYAN, ProBorneo.id — Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Seruyan mengungkap dugaan tindak pidana…

14 jam ago

Resahkan Warga, Pengedar Sabu di Kuala Kuayan Diringkus Polisi di Rumahnya

‎KOTIM, ProBorneo.id – Seorang laki-laki berinisial K (41) berhasil diamankan petugas di Jalan Muhlan Sapri…

19 jam ago