Kelangkaan Solar Subsidi Lumpuhkan Ekonomi Seruyan, Fraksi PDIP DPRD: Pemda Harus Cepat Bertindak

SERUYAN, ProBorneo.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi kembali melanda Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak awal Mei 2026, melumpuhkan aktivitas ekonomi warga hingga nelayan pesisir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Seruyan, Subani, menyebut dampak kelangkaan ini sudah sangat serius. Sektor transportasi, logistik, dan perikanan menjadi yang paling terpukul.

“Ekonomi masyarakat jelas terganggu. Truk pengangkut sembako terlambat, biaya logistik membengkak, nelayan tidak bisa melaut karena tidak dapat BBM. Kalau dibiarkan berlarut, harga kebutuhan pokok pasti ikut naik,” tegas Subani, Rabu 7/5/2026.

Di SPBU Kuala Pembuang dan Hanau, antrean truk dan pikap mengular hingga ratusan meter. Sebagian pengendara mengaku sudah menunggu sejak subuh, namun pukul 10.00 WIB solar sudah habis.

Dampak terberat dirasakan nelayan. Warga Desa Sungai Bakau dan Tanjung Rangas mengaku sudah tiga hari tidak melaut.

“Sekali melaut butuh 40 liter solar. Sudah antre dari subuh, tapi tetap tidak kebagian. Kalau begini terus, kami tidak bisa kerja,” ujar Junaidi, nelayan Desa Sungai Bakau.

Sopir angkutan barang juga mengeluh. Waktu habis di jalan hanya untuk antre BBM. “Sehari habis buat antre. Muatan telat, ongkos malah tekor karena terpaksa beli solar eceran Rp12.000 per liter, padahal HET cuma Rp6.800,” keluh Herman, sopir pikap.

Subani mendesak Pemerintah Kabupaten Seruyan segera turun tangan. Ia meminta Pemda berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan dinas teknis untuk memastikan pasokan Solar Subsidi sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Pemda Seruyan jangan diam. Panggil Pertamina dan Dinas terkait. Telusuri penyebabnya, apakah kuota kurang, distribusi macet, atau ada penyelewengan. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban,” katanya.

Ia juga menyoroti maraknya solar eceran dengan harga hampir dua kali lipat. “SPBU kosong, tapi di pinggir jalan solar banyak dijual Rp12.000. Ini tidak beres. Pengawasan harus diperketat agar subsidi tepat sasaran,” tambah Subani.

Fraksi PDIP DPRD Seruyan berencana memanggil Dinas Perdagangan dan instansi teknis untuk rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Subani mendorong Pemda menerbitkan kebijakan pengawasan penyaluran BBM subsidi, termasuk penertiban jalur distribusi.

Hingga berita ini ditulis, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kelangkaan Solar Subsidi di Seruyan.