Tokoh Muda Seruyan Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Plasma 20 Persen untuk Masyarakat

SERUYAN, ProBorneo.id – Langkah Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong, yang dengan tegas mendesak perusahaan perkebunan menunaikan kewajiban plasma 20 persen untuk masyarakat mendapat apresiasi dari Sugeng Wahyudi merupakan tokoh muda Seruyan.

Dirinya menilai, langkah tersebut dinilai bukan sekadar keberanian politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepala daerah dan kepada masyarakat.

“Kami angkat topi kepada Bupati Gunung Mas. Semoga langkah konkret yang diambil ini menjadi contoh untuk daerah lain,” ujar Sugeng, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, apa yang diperjuangkan Bupati Gunung Mas bukan hal yang mengada-ada. Kewajiban plasma 20 persen sudah jelas diatur dalam regulasi dan undang-undang sebagai dasar pijakan bagi seorang kepala daerah untuk memperjuangkan hak masyarakat.

Selama ini banyak perusahaan perkebunan yang menikmati hasil dari tanah masyarakat, namun abai terhadap kewajiban membangun kebun plasma yang seharusnya menjadi hak warga di sekitar areal perusahaan.

Ia menilai, kegigihan Bupati Gunung Mas memperjuangkan hak masyarakat menjadi bukti bahwa kemajuan sebuah daerah sangat ditentukan oleh keberanian pemimpinnya. Ketika kepala daerah berani bersuara dan bertindak, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton atas kekayaan alam di tanahnya sendiri.

“Sebaliknya, masyarakat bisa ikut menikmati manfaat ekonomi secara adil dan bermartabat,” cetusnya.

Apresiasi itu juga merujuk pada sikap berani Bupati Gunung Mas yang menghentikan operasional perusahaan perkebunan yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap masyarakat, sebagaimana banyak beredar di media sosial.

Langkah tersebut dinilai berisiko bagi jabatan, namun justru menunjukkan integritas seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain.

Ia juga berharap, langkah tersebut bisa menginspirasi kepala daerah lain, termasuk di Kabupaten Seruyan, untuk lebih gigih memperjuangkan hak masyarakat atas plasma.

Menurutnya, jika semua kepala daerah berani dan konsisten, konflik agraria dan ketimpangan ekonomi di sekitar perkebunan bisa ditekan, dan pembangunan daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.