GAWAT.. !!!  PEMERINTAH PUSAT HARUS TERTIBKAN MAFIA TAMBANG di KALTENG

banner 468x60
PALANGKA RAYA, Pro Borneo.id – Dugaan suap menyuap atau korupsi yang dituduhkan kepada PT IM dan PT KBM makin memanas. Salah satu narasumber menuturkan, hampir semua perusahaan zirkon di Kalteng disebut ilegal.

Namun, ada segelintir oknum pejabat yang disebut ingin menguasai beberapa perusahaan zirkon secara gratis alias cuma-cuma tanpa modal. Berbagai modus operandi dilakukan, salah satunya dengan cara mengkriminalisasi pihak perusahaan dengan dalil seakan tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) resmi.

Padahal, disebut ada ratusan perusahaan tambang di Kalteng yang cara mainnya sama. IUP dan perizinan perusahaan disebut dijadikan mesin ATM bagi segelintir oknum pejabat tertentu.Disinyalir, perusahaan yang tidak mau memberi upeti kepada oknum pejabat di Kalteng, maka akan dicari-cari celah kesalahannya, salah satunya IUP dan dokumen lainnya.

banner 336x280

Direktur PT MBM, Irawatie, menuturkan dugaan tersebut kepada media.

“Diduga menggunakan tangan oknum-oknum Jaksa Pidsus Kejati Kalteng yang menjadi tameng oknum aparat penegak hukum lainnya, sang oknum pejabat berupaya mengambil alih kekuasaan tanpa harus turun tangan sendiri. Tangan para oknum Jaksa Pidsus Kejati Kalteng lah alat menindas dan mengkriminalisasi para investor dan pengusaha pertambangan, salah satunya adalah orang PT IM dan PT KBM,” terangnya.

Baca Juga :  Masyarakat Seruyan Tagih Janji Gubernur Kalteng Tidur di Tenda Bersama Warga Jika Plasma PT BAP Tak Direalisasikan

Menurutnya, segala cara dilakukan agar para karyawan dan para pejabat bawahan di Dinas ESDM Kalteng dibuat sedemikian rupa. Dugaan korporasi dan afiliasi hanya fiktif yang dibuat-buat oleh sejumlah oknum Jaksa Pidsus Kejati Kalteng agar bisa menguasai dan merampok perusahaan secara humanis.

Irawatie juga mengkritisi putusan hakim, menurutnya putusan hakim hanya berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyidikan yang dipaksakan. Putusan Hakim Pengadilan Tipikor PN Palangka Raya (Rik Ferdinan) perlu dikaji ulang karena tidak menyentuh pada pokok perkara sebenarnya.

Lebih lanjut, Irawatie mempertanyakan soal kerugian negara. Jika benar ada kerugian negara, negara mana yang telah dirugikan, sedangkan selama ini para investor dan pengusaha justru membuka lapangan kerja dan usaha rakyat kecil yang notabene bukan pejabat. Tidak ada uang yang dibawa atau menguntungkan para investor seperti yang diuraikan oleh JPU ataupun saksi-saksi terdakwa, justru sebaliknya merekalah yang menikmati hasil keuntungan selama ini.

, Bahkan dengan bangganya mantan-mantan Direktur PT IM dan PT KBM merasa seakan mereka adalah korban, itu tidak benar.”Ia menyebut, Hendi Andy Wahyudi dan Erna Tri Susilowati Cosisda dalam persidangan justru mengakui bahwa mereka menikmati uang hasil penjualan zirkon bahkan tanpa diketahui para investor. Para tersangka disebut bermain dengan rapi.

Baca Juga :  Camat Seruyan Raya Kawal 6 Warga Bangkal, Dorong Restorative Justice

Irawatie menjelaskan, Franssisco Kosida bahkan mengakui mengurangi semua setoran yang diberikan kepada mantan Kadis ESDM Kalteng Vent Cristway demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pengakuan ini, menurutnya, seyogyanya menjadi pertimbangan Hakim Ketua, siapa sebenarnya pemain utama dan dalang di balik pengakuan mantan Kadis ESDM Kalteng Vent Cristway.

“Masih ada otak dan dalang kasus ini yang belum pernah disentuh sama sekali, seperti Kepala Pengawasan Analisis Bagian Pertambangan yaitu Batu Raja Situmorang. Kenapa sampai detik ini belum pernah diperiksa Kejati Kalteng. Jelas ada indikasi dan dugaan permainan yang cukup sempurna buat mengkriminalisasi para investor dan pengusaha agar terusir dari bumi Kalteng,” tegasnya.

Lebih jauh, Irawatie meminta awak media jangan hanya memberitakan sepotong-sepotong.

“Jangan hanya memberitakan sepotong-sepotong, terkesan sepihak tanpa tahu fakta yang sebenarnya terjadi, sama dengan Hakim juga jangan hanya bisa menilai dan menimbang di atas meja tapi harus tahu fakta nyata.

“Kasus ini makin menarik. Januardi Manurung, penasihat hukum, meminta agar Hakim Ketua Pengadilan Tipikor PN Palangka Raya diproses hukum, begitu juga JPU Kejati Kalteng perlu diperiksa, karena keadilan harus ditegakkan bukan dipermainkan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Bupati Seruyan: Perusahaan Menyampaikan Pada Saat Demo Masih 17 Hari Kerugian Perusahaan Sudah 400 Miliar

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Kalteng, Pengadilan Tipikor PN Palangka Raya, Dinas ESDM Kalteng, serta pihak-pihak yang disebutkan namanya dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi. Media ini membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.

(Tim Redaksi)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *