PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Genderang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah kembali ditabuh. Ajang olahraga terakbar di Bumi Tambun Bungai ini tak sekadar menjadi panggung pembuktian prestasi para atlet lokal, melainkan juga ujian terbuka bagi tata kelola anggaran daerah.
Persiapan matang tengah digodok, Panitia Besar Porprov Kalteng kini diisi kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda), dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kepengurusan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) sebagai Ketua Umum, dengan Hj. Lisda Ariyyana, S.Sos sebagai Ketua Harian, serta didukung pembagian bidang-bidang teknis yang solid untuk memastikan seluruh lini kerja terkoordinasi dengan baik.
Di bawah komando kepengurusan tersebut, panitia besar dipatok mengelola estimasi anggaran yang dialirkan melalui mekanisme dana hibah lewat rekening KONI, yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Besar untuk dikelola secara mandiri, dengan kisaran Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.
Mekanisme penyaluran dana hibah yang terpusat ini menuntut tanggung jawab moral yang luar biasa besar. Dengan anggaran puluhan miliar hingga belasan rupiah di tangan, duet kepemimpinan Sekdaprov dan Hj. Lisda Ariyyana bersama panitia yang terbagi ke dalam berbagai bidang memikul beban pembuktian: bahwa dana rakyat tersebut dikelola secara profesional dan tepat sasaran.
Struktur panitia dengan personel mencapai seratusan orang harus berbanding lurus dengan efektivitas kerja di masing-masing bidang. Harapannya, jangan sampai kerumitan birokrasi justru memicu pemborosan pada pos-pos administratif.
Anggaran Rp15–20 miliar harus difokuskan pada tiga pilar utama yakni pertama, Fasilitas dan Arena Pertandingan serta memastikan sarana dan prasarana atlet layak standar kompetisi. Kedua, Kesejahteraan Atlet dan Official dengan menjamin kenyamanan akomodasi, konsumsi, dan keamanan selama perhelatan berlangsung. Dan yang ketiga, Integritas Kompetisi yang menghadirkan penjurian yang adil, jujur, dan profesional.
Lebih dari itu, pengelolaan dana hibah melalui satu pintu ini juga menuntut transparansi total sejak tahap perencanaan hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Mengingat besarnya sorotan publik terhadap penggunaan APBD, setiap bidang dalam Panitia Besar wajib bekerja secara transparan serta membuka ruang pengawasan yang akuntabel.
Publik Kalteng tentu ingin melihat bahwa pengelolaan dana ini bersih dari potensi penyalahgunaan. Keterbukaan informasi keuangan tidak hanya menjaga marwah kepengurusan di bawah kepemimpinan Sekdaprov dan Ketua Harian Hj. Lisda Ariyyana tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat secara luas.
Porprov Kalteng adalah pertaruhan kredibilitas dunia olahraga daerah sekaligus batu loncatan menuju prestasi nasional. Ajang ini harus membuktikan bahwa tata kelola event olahraga di Kalteng bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tanpa cela.
Masyarakat kini menanti dua hal besar yakni, prestasi gemilang atlet di arena dan akuntabilitas anggaran yang transparan di balik layar. Jika Panitia Besar beserta seluruh bidangnya mampu meramu dana hibah tersebut dengan efisiensi maksimal, Porprov Kalteng kali ini akan mencatatkan sejarah sebagai teladan penyelenggaraan event yang bersih, profesional, dan berintegritas.
