Berita

Kritik Anggaran Hibah Fasilitas Instansi Vertikal Dinilai Keliru, Masliansyah: Itu Produk Hukum Bersama Eksekutif dan DPRD

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Kritik yang dilayangkan terhadap kebijakan anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal dinilai sering kali terjebak pada narasi permukaan, tanpa melihat konteks administratif dan yuridis yang utuh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Warga Kalteng Se-JABODETABEK, H. Masliansyah, menanggapi polemik yang menyeret nama Wali Kota Palangka Raya, Farid Naparin.Menurut Masliansyah, posisi Wali Kota Farid Naparin dalam polemik tersebut adalah patut dan boleh, karena berbasis pada mekanisme pemerintahan yang sah dan taat asas.

“Alokasi anggaran tahun 2025 tersebut merupakan produk perencanaan kolektif yang telah disahkan. Keputusan anggaran daerah bukanlah keputusan sepihak eksekutif, melainkan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Masliansyah, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi.

“Menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal tentu merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi,” tegasnya.

Secara regulasi, kata Masliansyah, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak serta-merta menyalahi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ombudsman dalam kasus serupa, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD).

Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang memadai adalah hal yang lazim dan sah demi kepentingan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, alih-alih membangun opini yang menyudutkan kepala daerah secara tidak proporsional, publik hendaknya melihat persoalan ini secara objektif, bahwa setiap rupiah anggaran yang berjalan telah melalui proses pengawasan dan persetujuan politik yang transparan di parlemen daerah,” pungkas Masliansyah.

Admin

Recent Posts

PWI-GAPKI Gelar Workshop Jurnalistik: Industri Sawit Nasional, Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Rakyat

SURABAYA, ProBorneo.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar…

7 jam ago

Kejari Seruyan Tahan Kades Tusuk Belawan, APBDes 2022-2023 Diduga Dikorupsi

  SERUYAN, ProBorneo.id — Kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56 diduga timbul dari pengelolaan keuangan Desa…

8 jam ago

GAWAT.. !!!  PEMERINTAH PUSAT HARUS TERTIBKAN MAFIA TAMBANG di KALTENG

PALANGKA RAYA, Pro Borneo.id – Dugaan suap menyuap atau korupsi yang dituduhkan kepada PT IM…

2 hari ago

Utamakan Keselamatan di Jalan, Satlantas Polres Seruyan Edukasi Masyarakat Lewat Ops Zebra 2026

KUALA PEMBUANG, ProBorneo.id  — Dalam rangka Operasi Zebra Telabang 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres…

2 hari ago

PERKUAT SINERGI BIDANG KESEHATAN, SIDOKKES POLRES SERUYAN HADIRI PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-62

  KUALA PEMBUANG, ProBorneo.id — Dalam rangka memperkuat sinergi di bidang kesehatan, Seksi Kedokteran dan…

2 hari ago

TRC BPBD Kabupaten Seruyan Berhasil Evakuasi dan Angkat Badan Helikopter MI-17 di Perairan Sungai Perlu

SERUYAN, ProBorneo.id - Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Seruyan berhasil melakukan evakuasi dan pengangkatan…

2 hari ago