PALANGKA RAYA, ProBorneo.id - Penggunaan dalih "sponsor utama" oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membiayai atau mengalirkan dana ke instansi vertikal kini berada di…
Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Warga Kalteng Se-JABODETABEK, H. Masliansyah, menanggapi polemik yang menyeret nama Wali Kota Palangka Raya, Farid Naparin.Menurut Masliansyah, posisi Wali Kota Farid Naparin dalam polemik tersebut adalah patut dan boleh, karena berbasis pada mekanisme pemerintahan yang sah dan taat asas.
“Alokasi anggaran tahun 2025 tersebut merupakan produk perencanaan kolektif yang telah disahkan. Keputusan anggaran daerah bukanlah keputusan sepihak eksekutif, melainkan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Masliansyah, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi.
“Menimpakan kritik personal kepada seorang kepala daerah atas kebijakan yang sah secara legal tentu merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami tata kelola birokrasi,” tegasnya.
Secara regulasi, kata Masliansyah, praktik pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak serta-merta menyalahi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ombudsman dalam kasus serupa, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD).
Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang memadai adalah hal yang lazim dan sah demi kepentingan masyarakat luas.
“Oleh karena itu, alih-alih membangun opini yang menyudutkan kepala daerah secara tidak proporsional, publik hendaknya melihat persoalan ini secara objektif, bahwa setiap rupiah anggaran yang berjalan telah melalui proses pengawasan dan persetujuan politik yang transparan di parlemen daerah,” pungkas Masliansyah.
SURABAYA, ProBorneo.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar…
SERUYAN, ProBorneo.id — Kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56 diduga timbul dari pengelolaan keuangan Desa…
PALANGKA RAYA, Pro Borneo.id – Dugaan suap menyuap atau korupsi yang dituduhkan kepada PT IM…
KUALA PEMBUANG, ProBorneo.id — Dalam rangka Operasi Zebra Telabang 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres…
KUALA PEMBUANG, ProBorneo.id — Dalam rangka memperkuat sinergi di bidang kesehatan, Seksi Kedokteran dan…
SERUYAN, ProBorneo.id - Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Seruyan berhasil melakukan evakuasi dan pengangkatan…