Categories: Headline

Komisi A DPRD Seruyan Konsultasi ke DPMDes & Biro Hukum Provinsi, Soroti Kasus Calon Kades Pematang Limau

SERUYAN, ProBorneo.id – Komisi A DPRD Kabupaten Seruyan yang membidangi pemerintahan melakukan konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMDes dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Konsultasi ini menyoroti permasalahan Pilkades Serentak 2026, khususnya kasus di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir yang dinilai perlu kepastian hukum.

Dari 51 desa peserta Pilkades Serentak di Kabupaten Seruyan, Desa Pematang Limau menjadi pembahasan utama. Seorang calon kepala desa sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh panitia tingkat desa dan bahkan sudah mengikuti tahapan pencabutan nomor urut. Namun, calon tersebut kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia tingkat kabupaten, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan tim sukses.

Ketua Komisi A DPRD Seruyan, Bejo Riyanto,SE., M.AP dari Fraksi Gabungan PAN dan Hanura, menegaskan pihaknya menjalani fungsi pengawasan yang harus dijalankan.

“Kami hadir untuk memastikan Pilkades berjalan sesuai koridor hukum dan tidak ada hak warga maupun calon yang dirugikan. Calon sudah lolos di desa dan nomor urut sudah dicabut, lalu dinyatakan TMS di kabupaten. Ini butuh penjelasan dan dasar hukum yang jelas dari DPMDes serta Biro Hukum Provinsi,” ujar Bejo usai konsultasi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Subani dari Fraksi PDIP, Kuling dari Fraksi Nasdem, Hardianto dari Fraksi Golkar, dan Denni Rahmadani dari Fraksi PKS. Kehadiran lintas fraksi ini menunjukkan komitmen DPRD untuk mengawal Pilkades Serentak agar tetap demokratis, transparan, dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Komisi A berharap hasil konsultasi segera ditindaklanjuti agar polemik di Desa Pematang Limau dapat diselesaikan tanpa mengganggu tahapan 50 desa lainnya. DPRD mendorong panitia kabupaten, DPMDes, dan Biro Hukum duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Siapapun yang terpilih nanti harus lahir dari proses yang adil dan sesuai aturan, agar Pilkades Serentak 2026 di Seruyan benar-benar bermartabat,” tutup Bejo.

Admin

Recent Posts

Modus Titip Antar Berujung Raib, Pelaku Curanmor yang Buron 1 Tahun Lebih Ditangkap di Hanau

  SERUYAN, ProBorneo.id – Berawal dari permintaan sederhana: minta diantar ke rumah saudara. Berakhir dengan…

7 jam ago

Menguji Komitmen, Efisiensi dan Transparansi Pada Porprov Kalteng di Pangkalan Bun 2026

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Genderang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah kembali ditabuh. Ajang olahraga…

17 jam ago

Masyarakat Seruyan Tagih Janji Gubernur Kalteng Tidur di Tenda Bersama Warga Jika Plasma PT BAP Tak Direalisasikan

SERUYAN, ProBorneo.id - Masyarakat Seruyan mulai menagih janji Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, terkait sikap…

1 hari ago

Ketika “Tukang Sadap” Ingin Menjadi Tuhan

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id - Di era digital yang serba transparan ini, batas antara ruang privat…

1 hari ago

1 Bulan Berlalu, Ultimatum Gubernur Terhadap PT BAP Ditunggu Masyarakat

  SERUYAN, ProBorneo.id – Genap satu bulan berlalu sejak Surat Komitmen Bersama ditandatangani antara Gubernur…

2 hari ago

DPRD Gunung Mas Dukung Polres Berantas Peredaran Narkoba

  KUALA KURUN, ProBorneo.id–DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendukung langkah Polres Gumas dalam memberantas peredaran…

3 hari ago