SERUYAN, ProBorneo.id – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD dinilai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Seruyan, Subani sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi.
Menurut Subani, langkah PDIP menolak wacana Pilkada oleh DPRD merupakan langkah yang paling tepat dan harus memang harus diambil untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi.
“Pilkada langsung adalah hak politik rakyat. Wacana Pilkada kembali di Pilih DPRD adalah bentuk kemunduran demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat,” ujarnya,
Subani menegaskan, bahwa dirinya tetap tegak lurus sesuai dengan amanat DPP Partai PDI Perjuangan yakni menolak pilkada yang pilih oleh DPRD.
“Pilkada yang dipilih langsung rakyat masih yg terbaik karena salah satu esensi dari demokrasi adalah adanya hak memilih dan di pilih,” tegasnya.
Menurut Subani, wacana Pilkada dipilih DPRD berisiko mengembalikan demokrasi ke tangan elite dan membuka ruang politik transaksional. Sementara, demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi kesepakatan segelintir orang.
Selain itu, menurutnya Kepala Daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Tanpa mandat rakyat, kekuasaan kehilangan arah dan tanggung jawab moral.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi. PDI Perjuangan memilih berdiri bersama rakyat dalam menjaga hak pilihnya dan melawan setiap upaya yang menjauhkan kekuasaan dari rakyat.
Bahkan dirinya mengutip apa yang pernah disampaikan Bung Karno yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka Pilkada langsung adalah cara paling jujur menjaga demokrasi. Ketika hak memilih rakyat diambil, saat itu demokrasi kehilangan ruhnya.
“Dengan adanya wacana ini kami menolak seolah ini pengebirian hak konstitusional rakyat, terutama dalam aspek demokrasi. Kami menolak Pilkada kembali melalui DPRD,” tutupnya.
