SERUYAN, ProBorneo.id – Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat bersama mitra kerja perkebunan dan elemen masyarakat terdampak melayangkan tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum terkait dampak berlarutnya konflik di wilayah Desa Runggau Raya.
Ketua Aliansi, Muhamad Matnor, menyampaikan tiga poin utama tuntutan. Pertama, menuntut keadilan sikap dan jaminan hukum dari Bupati Seruyan hingga pemerintah desa, serta jaminan keamanan dari Polres Seruyan bagi seluruh warga dan pekerja.
Kedua, pihaknya mendesak jajaran Kepolisian dan Pemda segera hadir di lapangan untuk mengambil keputusan strategis dan solusi nyata guna mengatasi dampak berantai yang telah mengganggu hajat hidup masyarakat.
“Demikian pernyataan sikap dari kami. Kami harap Bapak Bupati, Bapak Kapolres, bisa hadir membersamai kami, bisa segera mengambil keputusan agar apa yang terjadi di desa kita dan desa sekitar ini bisa selesai. Hidup masyarakat yang ada di desa kita bisa berjalan normal lagi seperti biasa,” tegas Matnor, Selasa (6/10/2026).
Poin ketiga, aliansi menuntut jaminan pemulihan stabilitas ekonomi dan sosial, termasuk pembukaan kembali jalur mobilitas publik agar aktivitas kontraktor CPO, TBS, kernel, sopir, buruh sawit dan karyawan bisa kembali normal.
Matnor memberikan ultimatum keras jika tuntutan tersebut tidak diindahkan dalam waktu dekat.
“Segera putuskan apa yang harusnya diputuskan, segera ambil tindakan apabila itu memang harus diambil tindakan. Karena masyarakat sudah cukup lama mengalami atau merasakan dampak dari ini semua. Kami berikan waktu 3 hari apabila tidak, maka para kontraktor akan berangkat secara langsung untuk mengangkut TBS tersebut,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pernyataan sikap ini juga akan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Seruyan agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di Desa Rungau Raya.
