SERUYAN, ProBorneo.id – Genap satu bulan berlalu sejak Surat Komitmen Bersama ditandatangani antara Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Seruyan, dan masyarakat terkait penyelesaian tuntutan plasma PT BAP. Namun hingga Minggu, 9 November 2026 berlalu, masyarakat menilai belum ada perkembangan yang jelas mengenai realisasi kesepakatan tersebut, sehingga ultimatum dari Gubernur terhadap PT BAP kini sangat ditunggu.
Surat Komitmen Bersama itu ditandatangani pada Jumat, 9 Oktober 2026 di tenda aksi. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen penuh untuk mengawal dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat terkait realisasi kewajiban plasma sebesar 20 persen. Proses fasilitasi itu ditargetkan berjalan selambatnya satu bulan setelah pertemuan tersebut, sesuai hasil rapat PT BAP.
Apabila ketersediaan lahan untuk pembangunan fisik kebun plasma tidak memungkinkan, disiapkan skema pemenuhan alternatif melalui kemitraan lain yang disepakati. Skema tersebut meliputi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 1.000.000 per bulan per calon penerima, pembangunan Kebun KAS Desa minimal 10 hektare, pemberian CSR berupa 1 unit excavator dan dump truk yang dikelola koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan selama PT BAP masih terikat perizinan atau masa aktif HGU.
Salah satu coordinator aksi dari Desa Bangkal, Sugeng Wahyudi menyampaikan, selama proses fasilitasi berlangsung, masyarakat telah memenuhi komitmennya dengan menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kondusivitas wilayah, serta kembali beraktivitas secara normal. Namun, sikap kooperatif tersebut dinilai belum dibalas dengan kepastian dari pihak perusahaan maupun kejelasan tindak lanjut dari pemerintah.
“Kondisi ini membuat masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah komitmen yang telah ditandatangani bersama hanya akan berhenti di atas kertas,” ucapnya, Kamis (11/11/2026).
Menurutnya, kini masyarakat berharap Gubernur Kalimantan Tengah segera menunjukkan ketegasan melalui ultimatum yang jelas kepada PT BAP agar segera merealisasikan plasma 20 persen sesuai kesepakatan.
“Kami meminta pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan penjelasan terbuka terkait tindak lanjut komitmen tersebut, demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan Kabupaten Seruyan,” pungkasnya.
