WASPADAI POLITIK ADU DOMBA DI KALTENG

 

 

PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Di era digital saat ini, ruang publik seringkali tereduksi menjadi arena penghakiman instan. Apa yang tampak di layar ponsel — potongan video pendek, teks provokatif, hingga tajuk sensasional — kerap ditelan mentah-mentah tanpa verifikasi yang memadai.

Baru-baru ini, Kalimantan Tengah kembali diuji oleh gelombang konten media sosial yang mencoba mendiskreditkan figur kepemimpinan daerah. Mulai dari pelabelan narasi provokatif seperti “Kalteng Memanggil”, seruan unjuk rasa yang prematur, hingga eksploitasi kekeliruan kecil dalam bertutur kata yang dibesar-besarkan untuk menjatuhkan kredibilitas seorang kepala daerah.

Sebagai media yang menjunjung tinggi objektivitas, kita perlu bertanya, apakah pantas sebuah kepemimpinan dinilai hanya dari potongan video berdurasi beberapa detik yang sengaja dibingkai untuk tujuan tertentu?

1. Gaya Bicara Bukan Ukuran Kinerja

Menyoroti cara penyampaian atau kelatahan sesaat seorang pejabat publik dan menjadikannya bahan olokan politik adalah bentuk pendangkalan diskursus. Kepemimpinan seorang gubernur diukur dari visi pembangunan, kebijakan fiskal, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, serta stabilitas daerah yang terjaga.

Menguliti aspek retorika verbal sambil mengabaikan substansi kerja nyata adalah cara-cara kuno berpolitik yang nir-edukasi publik. Masyarakat Kalteng yang cerdas tentu tidak mudah digiring oleh opini murahan yang mengaburkan substansi dengan gaya semata.

2. Waspada Provokasi Berkedok “Gerakan Rakyat”

Seruan-seruan unjuk rasa dengan narasi bombastis yang berseliweran di platform seperti TikTok — yang memuat ajakan turun ke jalan secara reaktif-patut dicurigai motifnya. Apakah ini murni aspirasi akar rumput, ataukah ada kepentingan kelompok tertentu yang menunggangi ketidakpuasan digital demi kepentingan politik praktis?

Provokasi yang mengarah pada agitasi massa tanpa dasar yang jelas hanya akan mengancam ketenteraman daerah. Kalimantan Tengah membutuhkan iklim yang kondusif, investasi yang tumbuh, serta persatuan masyarakat, bukan perpecahan yang dipicu oleh sentimen sesaat di dunia maya.

3. Objektivitas dan Keseimbangan Menjaga Marwah Kalteng

Kritik yang konstruktif dan berbasis data adalah vitamin bagi demokrasi. Namun, kritik yang berubah menjadi perundungan siber (cyberbullying) terhadap simbol-simbol daerah harus diluruskan.

Gubernur Kalteng mengemban amanah rakyat yang sah melalui proses konstitusional. Menjatuhkannya melalui framing media sosial yang manipulatif sama artinya dengan mencederai kedaulatan pilihan masyarakat Kalteng itu sendiri.

Sudah saatnya masyarakat Kalimantan Tengah menunjukkan kedewasaan berpolitik. Jangan biarkan jempol dan algoritma media sosial mendikte masa depan daerah kita. Mari kita kedepankan akal sehat, saring informasi sebelum membagikan, dan dukung kepemimpinan daerah untuk terus fokus bekerja menuntaskan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai.

Stabilitas daerah adalah harga mati; jangan gadaikan Kalteng demi sensasi sesaat di dunia maya.

Penulis: H.Masliansyah