PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan vonis pidana penjara jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam sidang putusan pada Jumat (13/11/2026), seluruh terdakwa mendapatkan hukuman penjara di bawah tuntutan jaksa.
Perbedaan paling mencolok dialami Erna Tri Susilawati, yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, tetapi divonis lima tahun atau lebih ringan tujuh tahun.
Putusan tersebut turut menuai kritik dari kalangan ahli pidana dan kuasa hukum pihak perusahaan. Mereka menilai sejumlah aspek dalam pertimbangan hukum majelis hakim perlu dicermati kembali, terutama menyangkut dugaan kerugian negara, pertanggungjawaban korporasi, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat.
Berdasarkan rincian tuntutan dan vonis, mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Christway, yang dituntut sembilan tahun penjara, dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, serta pidana tambahan Rp4,2 miliar.
Erna Tri Susilawati yang dituntut 12 tahun penjara divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari.
Fransisco Cosida, dengan tuntutan 11 tahun penjara, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari. Heri Bowo yang dituntut 11 tahun penjara divonis empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp300 juta subsider 100 hari.
Sementara itu, Indra Himawijaya yang dituntut enam tahun penjara dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Adapun Handi Andi Wahyudi yang dituntut 11 tahun penjara divonis empat tahun penjara.
Dasar
Ahli pidana berinisial AN, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, menyampaikan kritik terhadap pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Ia mempertanyakan dasar penilaian dugaan kerugian negara, terutama apabila aktivitas usaha dan investasi yang dipersoalkan menggunakan dana investor.
“Jika memang ada kerugian negara, negara mana yang telah dirugikan? Uang investor bukan uang pemerintah atau uang pejabat. Itu uang dari negara lain yang dikembangkan untuk memajukan Kalimantan Tengah, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki pangkat dan jabatan,” ujar AN.
Menurutnya, majelis hakim dan JPU juga perlu mempertimbangkan dampak aktivitas investasi terhadap perekonomian daerah serta kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan.
“Hakim Ketua dan JPU Kejati Kalteng tidak mempertimbangkan kerugian bagi daerah, terutama masyarakat kecil yang tidak memiliki mata pencaharian. Padahal, dengan adanya investor dan pengusaha, daerah mendapatkan pemasukan dan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak,” katanya.
AN juga menyoroti kegiatan ekspor mineral yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ia berpendapat bahwa penilaian terhadap aktivitas ekspor tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi dugaan kerugian negara, tetapi juga perlu mencermati penggunaan dan perputaran dana hasil usaha.
“Hakim jangan hanya menilai adanya kerugian negara karena barang diekspor ke luar negeri. Hakim juga harus mencermati bahwa uang hasil ekspor tersebut kembali kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan dikembangkan lagi menjadi mata usaha rakyat, bukan untuk memperkaya diri pribadi pemilik perusahaan ataupun investor,” tegasnya.
Selain itu, AN mempertanyakan dugaan pengaitan dua investor yang menurutnya berasal dari perusahaan dan pemilik berbeda.
“Dugaan korporasi itu perlu dicermati kembali. Antara dua investor tersebut berbeda perusahaan dan berbeda pemilik. Kenapa harus dicampuradukkan?” ungkapnya.
Dampak
Kritik serupa disampaikan kuasa hukum pihak perusahaan PT KBM, Mahfud Ramadani, SH, MH. Ia menilai pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut perlu dikoreksi karena dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan investasi, pemasukan daerah, dan mata pencaharian masyarakat.
Menurutnya, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan terhadap masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas usaha pertambangan.
“Pertimbangan hakim harus memperhatikan dampak besar terhadap pemasukan daerah, khususnya Kalimantan Tengah, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil. Jangan sampai kebijakan penegakan hukum justru menghilangkan mata usaha rakyat,” ujarnya.
Mahfud juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi instrumen yang justru merugikan investor dan pengusaha yang dinilai turut berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah.
“Keadilan jangan dijadikan alat untuk menindas serta mencari-cari kesalahan investor dan pengusaha. Pikirkan juga dampak dan kerugian terhadap perkembangan Kalimantan Tengah. Tanpa adanya pemasukan daerah, bagaimana Kalimantan Tengah bisa maju dan berkembang?” tegasnya.
Ia berharap pandangan para advokat dan ahli pidana dapat menjadi bahan evaluasi terhadap aspek hukum perkara tersebut, termasuk dugaan pertanggungjawaban korporasi dan hubungan hukum antara masing-masing perusahaan.
Meski demikian, pernyataan AN dan Mahfud merupakan pandangan dari pihak yang mengkritisi perkara tersebut. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, kerugian negara, serta pertanggungjawaban korporasi tetap harus merujuk pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan resmi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya maupun JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terkait kritik yang disampaikan kedua narasumber tersebut.
