PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Penggunaan dalih “sponsor utama” oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membiayai atau mengalirkan dana ke instansi vertikal kini berada di titik nadir pengawasan publik.
Di tengah berbagai pengetatan aturan dan peringatan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik penyaluran dana—baik melalui pos hibah APBD maupun alokasi korporasi BUMD—yang dibungkus atas nama kemitraan atau sponsor kegiatan instansi vertikal memicu tanda tanya besar.
Secara regulasi, instansi vertikal telah disokong penuh oleh APBN.
Ketika instansi pusat di daerah merangkul BUMD menggunakan tameng “sponsor utama” untuk membiayai berbagai hajatan, klub olahraga, atau program kelembagaan, batas antara kepentingan bisnis korporasi daerah dan pembiayaan institusi negara menjadi kabur. Keuntungan BUMD yang seharusnya murni berorientasi pada dividen untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tereduksi oleh proposal-proposal “silaturahmi anggaran” yang rawan berujung pada konflik kepentingan.
Peringatan KPK sangat beralasan, aliran dana semacam ini berpotensi besar menjadi temuan audit, pintu masuk praktik kickback, hingga celah rasuah terselubung.
BUMD bukanlah “sapi perah” bagi instansi yang merasa memiliki kekuasaan birokrasi di daerah.
Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pengawas keuangan bersikap tegas membongkar modus-modus terselubung di balik kedok sponsor utama ini.
Pengelolaan keuangan daerah dan BUMD harus dikembalikan pada koridor profesionalisme yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan instansi mana pun.
oleh: TIMSUS REDAKSI
