PALANGKA RAYA, ProBorneo.id – Di era digital yang serba transparan ini, batas antara ruang privat dan publik kian lebur. Teknologi memberi manusia daya pengamatan yang luar biasa. Gelombang suara, ketikan jemari, hingga percakapan paling rahasia bisa ditarik, direkam, dan disimpan dalam peladen yang tak kasat mata.
Ironi yang menggelisahkan lahir ketika instrumen pemantauan ini jatuh ke tangan yang salah, ketika seorang tukang sadap mulai merasa berhak bertindak selayaknya Tuhan.
Secara harfiah maupun metaforis, menyadap adalah tindakan mencuri dengar. Ia adalah upaya menembus dinding privasi orang lain, merangsek masuk ke wilayah yang seharusnya dilindungi oleh hak asasi pribadi.
Masalahnya, ketika seseorang diberi kuasa, atau mengambil kuasa secara ilegal, untuk mengendalikan informasi rahasia jutaan orang, sering kali muncul ilusi kekuasaan yang meracuni nalar.
Mereka mulai tahu siapa yang berbohong, siapa yang jatuh, siapa yang bersekutu, dan siapa yang merencanakan masa depan. Dari titik inilah delusi ke-Tuhanan itu bermula.
Ketika seseorang merasa mengetahui segalanya, maha tahu lewat tumpukan transkrip sadapan dan rekaman digital, ia kerap lupa bahwa dirinya tetaplah makhluk fana yang rapuh. Kekuasaan mutlak atas data itu memabukkan.
Mereka mulai merasa bisa menghakimi, mengatur skenario hidup orang lain, menentukan siapa yang layak dijatuhkan, dan siapa yang pantas diselamatkan. Padahal, mengintip isi kepala dan percakapan sesama manusia tidak lantas meninggikan derajat seseorang menjadi Sang Pencipta.
Itu hanya mengubah status mereka menjadi pengintai gelap yang mencederai martabat kemanusiaan. Sejarah peradaban telah berulang kali memperingatkan kita. Setiap kali manusia mencoba mengenakan jubah Tuhan, merasa paling tahu, paling berkuasa, dan paling berhak atas nasib orang lain, kehancuran moral tinggal menunggu waktu.
Kekuasaan atas informasi bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara hukum justru didirikan untuk membatasi syahwat kekuasaan semacam ini, bukan untuk membiarkannya tumbuh subur di balik layar monitor dan perangkat penyadap.
Sudah saatnya kita bersikap tegas. Privasi bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan atau diawasi semena-mena oleh mereka yang haus kontrol. Penegakan hukum yang tanpa kompromi harus diberlakukan terhadap siapa pun yang memperalat teknologi pemantauan demi kepentingan oligarki, politik, maupun pribadi.
Sebab jika para tukang sadap ini dibiarkan terus berkhayal menjadi penguasa tanpa takhta yang menentukan hidup-mati reputasi orang lain, maka kita sedang membiarkan demokrasi dan kebebasan sipil mati di tiang gantungan tirani digital.
Manusia diciptakan untuk saling menghormati batas, bukan untuk saling mengintai lalu berlagak menjadi tuhan atas hidup sesamanya.
